Pangkalpinang, KABAR-PERS.COM – Polemik penggunaan anggaran untuk petugas keamanan malam di Rusunawa memicu tanda tanya serius. Data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) menunjukkan adanya paket belanja “Penjaga Malam/Satpam/Petugas Keamanan/Penjaga Rusunawa” yang justru tercatat berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Selasa (5/5/2026).
Temuan ini sontak menimbulkan kejanggalan. Pasalnya, secara kewenangan, pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) lazimnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), bukan Dinas Pendidikan. Namun dalam data resmi, anggaran senilai puluhan juta rupiah itu bersumber dari APBD dan diproses melalui mekanisme pengadaan langsung oleh Dinas Pendidikan.
Saat dikonfirmasi wartawan mencoba menggali penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang melalui percakapan WhatsApp. Awalnya, pihak dinas menyebut bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari pembayaran PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) yang digunakan secara umum oleh seluruh dinas. Namun ketika ditanya lebih spesifik terkait penempatan petugas di Rusunawa, jawaban yang diberikan justru terkesan berputar.
“Bukan penjaga Rusunawa dibayar dinas pendidikan, “demikian bantahan yang disampaikan Erwandi. Namun pernyataan itu berseberangan dengan data SiRUP yang secara eksplisit mencantumkan nomenklatur pekerjaan penjaga Rusunawa dalam paket belanja dinas tersebut.
Kontradiksi semakin menguat ketika wartawan menegaskan ulang temuan tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi rinci, jawaban yang muncul justru singkat dan tegas: “Tidak benar.”
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Apakah terjadi kesalahan input dalam sistem, atau ada praktik penganggaran yang tidak sesuai dengan tupoksi?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif dari pihak Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota Pangkalpinang. Publik kini menunggu kejelasan—sebab dalam urusan uang negara, satu ketidaksesuaian kecil bisa membuka tabir persoalan yang jauh lebih besar. (Red*/Adm)
